Perjalanan BPISDKP

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) merupakan hasil dari perjalanan panjang pengembangan riset, observasi, serta pengelolaan data dan informasi kelautan di Indonesia. Berawal dari gagasan membangun pusat observasi kelautan bertaraf regional, institusi ini terus berkembang melalui berbagai transformasi kelembagaan, kolaborasi internasional, dan inovasi teknologi hingga menjadi BPISDKP seperti saat ini.

2002 – 2004

Awal Mula Pusat Observasi Kelautan

Perjalanan BPISDKP dimulai pada tahun 2002 ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri mengusulkan pembentukan Southeast Asia Center for Ocean Remote Sensing (SEACORS) dalam The 1st APEC Ocean-related Ministerial Meeting di Seoul, Korea Selatan. Gagasan tersebut kemudian diperkuat melalui Bali Declaration yang ditandatangani oleh 15 institusi kelautan nasional sebagai komitmen membentuk Southeast Asia Center for Ocean Research and Monitoring (SEACORM) di Indonesia.

Pada tahun yang sama, Perancak, Kabupaten Jembrana, Bali dipilih sebagai lokasi pengembangan pusat observasi kelautan. Selain letaknya yang strategis di tengah Indonesia dan berdekatan dengan Samudera Hindia, kawasan ini juga memiliki nilai historis sebagai salah satu kawasan maritim penting di Nusantara. Pembangunan Instalasi Observasi Kelautan dimulai pada tahun 2003 dan mencapai tonggak penting ketika Gedung SEACORM diresmikan pada 21 Maret 2004 oleh Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri. Pada tahun yang sama, fasilitas ini juga menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti.

2005 – 2010

Lahirnya BROL dan Penguatan Jejaring Global

Tahun 2005 menjadi titik penting dalam sejarah institusi dengan diresmikannya Gedung Asimilasi Data oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Fredy Numberi, diselenggarakannya Deklarasi INAGOOS (Indonesian Global Ocean Observing System), serta berdirinya Balai Riset dan Observasi Kelautan (BROL/BROK) sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun yang sama, BROL menerima kunjungan Menteri Riset dan Teknologi Prof. Ir. Kusmayanto Kadiman, Ph.D. serta memulai gerakan restorasi mangrove melalui program The Mangrove Movement.

Dalam periode ini, BROL berkembang menjadi pusat riset dan observasi kelautan yang aktif membangun jejaring nasional maupun internasional melalui kerja sama dengan GOOS, NOAA, CLS, dan APEC Marine Resources Conservation Working Group. Berbagai infrastruktur strategis seperti Stasiun Bumi NOAA-AVHRR, fasilitas pengolahan data satelit oseanografi, serta stasiun pasang surut telemetri di Pengambengan mulai beroperasi.

BROL juga berperan sebagai tim teknis Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), menampilkan hasil riset pada World Ocean Conference 2009, memperoleh penghargaan Adibakti Mina Bahari, dan berhasil meraih akreditasi ISO/IEC 17025 untuk Laboratorium Kualitas Air. Berbagai kunjungan internasional turut mewarnai periode ini, di antaranya dari Menteri Kelautan Vietnam, Mrs. Chen Yue (State Oceanic Administration Tiongkok), Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, delegasi Vietnam Administration of Sea and Islands (VASI), serta Li Xueyong bersama Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok Zhang Qiyue.

2011 – 2014

Transformasi dan Penguatan Kolaborasi Internasional

Pada tahun 2011, kebakaran yang melanda gedung utama BROL menyebabkan terhentinya sebagian besar kegiatan operasional, termasuk pengolahan dan distribusi Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI). Meski menghadapi tantangan besar, institusi berhasil bangkit dan memperoleh penghargaan Anugerah IPTEK Prayogasala. Pada tahun yang sama, melalui penyesuaian organisasi, BROL resmi berganti nama menjadi Balai Penelitian dan Observasi Laut (BPOL).

Memasuki periode berikutnya, BPOL semakin memperkuat kerja sama internasional melalui kolaborasi dengan IAEA, BATAN, serta First Institute of Oceanography – State Oceanic Administration (FIO-SOA), Republik Rakyat Tiongkok melalui program Java Upwelling Variation Observations (JUVO) dan South China Sea Indonesia Seas Transport/Exchange (SITE). Tahun 2012 juga menjadi awal pelaksanaan proyek INDESO (Infrastructure Development of Space Oceanography) yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo bersama Duta Besar Prancis untuk Indonesia Bertrand Lortholary.

Setelah menempati gedung baru pada tahun 2013, BPOL semakin aktif menyelenggarakan berbagai forum ilmiah internasional serta ditunjuk sebagai pelaksana APEC Ocean and Fisheries Information Center (AOFIC). Puncak perkembangan periode ini terjadi pada 6 Oktober 2014 ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo meresmikan Sistem Operasional Oseanografi pertama di Indonesia melalui proyek INDESO, yang menjadi tonggak penting pemanfaatan teknologi oseanografi operasional di Indonesia.

Seiring perkembangan kebutuhan pengelolaan data dan informasi kelautan dan perikanan, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan regulasi tersebut, Balai Penelitian dan Observasi Laut (BPOL) resmi bertransformasi menjadi Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP).

Transformasi ini menandai perubahan peran kelembagaan dari institusi yang berfokus pada penelitian dan observasi laut menjadi unit yang mengelola data, informasi, dan layanan informasi sumber daya kelautan dan perikanan. Berbekal pengalaman lebih dari dua dekade dalam pengembangan teknologi observasi, penginderaan jauh, dan informasi geospasial, BPISDKP terus mendukung pengambilan kebijakan berbasis data serta penyediaan informasi kelautan dan perikanan yang akurat, andal, dan berkelanjutan.